JBNN.Net | Pemkab Aceh Tamiang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tahun 2024 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan elemen masyarakat di aula Setdakab, Selasa (7/5/24).
Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra mengatakan agenda ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dimana pentingnya hak publik untuk memperoleh informasi.
“Melalui RDPU ini kita ingin meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan juga penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Pj. Bupati Asra.
Dijelaskan, RDPU menjadi salah satu fungsi pengawasan pemerintah kabupaten untuk mengetahui aspirasi ataupun laporan permasalahan yang dihadapi.
Oleh Karenanya, Pj. Bupati Asra berharap, agenda ini dapat menghasilkan masukan-masukan dari masyarakat, baik bagi orang perseorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi keempat Rancangan Qanun yang dibahas guna kesempurnaan materi Rancangan qanun yang bersangkutan.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang, Dahlia Ahliana melaporkan, empat Rancangan qanun yang dibahas dalam RDPU adalah Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2025-2045 dan Rancangan Qanun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Selanjutnya, pada hari kedua yakni, Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang terhadap Bantuan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya dan Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
