JBNN.net, Banda Aceh – Menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melindungi daya beli masyarakat. Berbagai intervensi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan mulai menunjukkan perkembangan positif, tercermin dari melandainya angka inflasi tahunan pada Oktober 2026.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tertanggal 2 November 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 4,34 persen. Angka ini turun dibandingkan September 2026 yang mencapai 4,69 persen.
Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat hanya 0,01 persen, dengan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 1,76 persen.
Perkembangan tersebut menjadi gambaran positif dari upaya pengendalian harga yang terus diperkuat pemerintah daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan kebutuhan pokok.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Ir. Jalaluddin, ST, MT, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi pemerintah kota bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan berbagai langkah intervensi pasar.
Salah satu upaya yang terus diandalkan adalah penyelenggaraan Pasar Murah, Pasar Pangan Murah, dan Pasar Tani di sejumlah kawasan Kota Banda Aceh.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kegiatan perdagangan, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Program ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga komoditas di pasaran,” ujarnya.
Melalui pasar murah dan pasar pangan murah, masyarakat memperoleh alternatif tempat berbelanja dengan harga yang lebih bersahabat. Berbagai komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.
Di sisi lain, Pasar Tani turut diperkuat sebagai ruang pertemuan langsung antara petani, produsen, dan konsumen. Pola distribusi yang lebih pendek diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan manfaat bagi produsen maupun masyarakat sebagai konsumen.
Jalaluddin menegaskan, keberhasilan menjaga stabilitas harga juga membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar, pasokan tetap tersedia, dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami gejolak yang memberatkan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, pengendalian inflasi tidak semata-mata mengejar penurunan angka statistik. Lebih dari itu, stabilitas harga berkaitan langsung dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Ke depan, Pemko Banda Aceh akan terus mengoptimalkan pemantauan harga dan stok komoditas secara berkala, memperkuat pelaksanaan pasar murah, mengembangkan Pasar Tani, serta meningkatkan koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha.
Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan berbagai kebijakan pengendalian harga berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus menghadirkan intervensi yang nyata, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” tutup Jalaluddin(***).
