JBNN.net, Banda Aceh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama jajaran pimpinan dan unsur alat kelengkapan DPRA menerima kunjungan silaturahmi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik dan sejumlah jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Rabu (26/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRA Aceh tersebut untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan lembaga legislatif dalam mengawal berbagai agenda strategis pembangunan Aceh.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPRA, pimpinan fraksi-fraksi, Ketua Badan Kehormatan DPRA serta Ketua Badan Legislasi DPRA.
Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban dan konstruktif. Dalam pertemuan itu, Ketua DPRA Zulfadhli menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, hubungan yang harmonis menjadi salah satu kunci untuk memastikan agenda pemerintahan dan pembangunan Aceh dapat berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Salah satu agenda strategis yang turut dibahas adalah pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan pertanggungjawaban APBA tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Aceh dan DPRA agar seluruh proses dapat berjalan secara transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRA menilai, fungsi penganggaran dan pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif harus berjalan seiring dengan pelaksanaan pemerintahan oleh pihak eksekutif. Karena itu, komunikasi antarlembaga perlu terus dibangun untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Aceh.
“Hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh harus terus dijaga dengan komunikasi yang baik dan konstruktif. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh,”ujarnya.
Selain membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025, pertemuan juga menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam menyelesaikan sejumlah agenda strategis Aceh, termasuk bidang pemerintahan, penganggaran, legislasi dan pengawasan.
Pimpinan dan anggota DPRA menyambut baik kunjungan Wakil Gubernur bersama jajaran Pemerintah Aceh. Intensitas komunikasi antara kedua lembaga dinilai penting untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai agenda pemerintahan.
Sinergi eksekutif dan legislatif juga diharapkan tidak hanya berlangsung dalam pembahasan anggaran, tetapi terus diperkuat dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan program pembangunan.
Melalui hubungan kelembagaan yang harmonis dan koordinasi yang intensif, DPRA dan Pemerintah Aceh diharapkan mampu menyatukan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh(***).
