Masa tanggap darurat banjir dan longsor Aceh telah memasuki fase akhir. Apakah status darurat ini akan diperpanjang atau tidak, sepenuhnya bergantung pada evaluasi pemerintah. Namun yang jauh lebih penting untuk diperhatikan adalah fase setelahnya: pemulihan ekonomi dan sosial yang menentukan masa depan Aceh pasca bencana.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik semata. Ia telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan: pasar rakyat melemah, pendapatan petani dan nelayan anjlok, aktivitas perkebunan terganggu, distribusi logistik tidak stabil, dan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Kombinasi ini mendorong Aceh menuju situasi berbahaya: stagflasi ketika inflasi tinggi bertemu dengan perlambatan ekonomi.
Kondisi ini, jika dibiarkan, bukan hanya akan melahirkan krisis ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial akibat tekanan hidup yang semakin berat.
Dalam situasi krisis seperti ini, negara seharusnya hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, terpadu, dan berjangka waktu jelas.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki satu peta jalan bersama tentang bagaimana ekonomi Aceh dipulihkan: dari fase tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi dan pemulihan ekonomi rakyat.
Tanpa arah kebijakan yang jelas, bencana ini akan meninggalkan luka panjang yang sulit disembuhkan.
Namun yang patut dipertanyakan secara serius, di mana peran Dewan Ekonomi Aceh (DEA)? Sebulan lebih pascabencana, publik belum melihat satu pun gagasan besar, rekomendasi kebijakan, atau peta jalan pemulihan ekonomi yang disampaikan DEA kepada Gubernur.
Padahal lembaga ini dibentuk dengan sumber daya manusia yang mumpuni, berisi akademisi, praktisi, dan pakar ekonomi. Dalam kondisi Aceh yang nyaris lumpuh secara ekonomi, ketiadaan suara dan kontribusi DEA menjadi ironi sekaligus kegagalan fungsi kelembagaan.
Sementara Gubernur bergerak dari satu lokasi pengungsian ke lokasi lain, membangun komunikasi, dan mengoordinasikan bantuan, DEA justru tampak absen dari ruang strategis kebijakan.
Seharusnya, DEA menjadi otak pemulihan ekonomi Aceh—menyusun desain pemulihan sektor pertanian, perikanan, UMKM, pasar rakyat, infrastruktur ekonomi, hingga stabilisasi harga.
Namun yang terlihat hari ini adalah kekosongan gagasan di tengah krisis yang mendalam.
Jika lembaga yang dibentuk khusus untuk memberi arah ekonomi tidak mampu bekerja dalam situasi darurat seperti ini, maka evaluasi menyeluruh terhadap keberadaannya menjadi keharusan.
Aceh tidak membutuhkan simbol kelembagaan, melainkan kerja nyata, gagasan konkret, dan kepemimpinan ekonomi yang responsif terhadap penderitaan rakyat.
Hari ini, seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana terutama melalui terganggunya distribusi barang dan perputaran ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi Aceh bukan sekadar agenda teknis, melainkan agenda penyelamatan sosial.
Dan dalam agenda sebesar ini, setiap institusi yang tidak berkontribusi sesungguhnya sedang menambah beban krisis itu sendiri.
Aceh membutuhkan lebih dari sekadar belas kasihan; Aceh membutuhkan kebijakan ekonomi yang berani, cepat, dan berpihak pada rakyat.
Opini
Penulis: Usman Lamreung (Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik).
