JBNN.net, Banda Aceh | Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, meminta manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin segera merespons dan menuntaskan berbagai isu negatif yang beredar di tengah masyarakat.
Nasruddin menegaskan bahwa jika isu-isu tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi, dikhawatirkan dapat berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan, pengadaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan publik. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari dugaan adanya praktik-praktik yang tidak transparan dalam proses pengadaan.
“Jika merujuk pada data SiRUP LKPP milik RSUD Zainoel Abidin, ratusan miliar dana BLUD digunakan untuk pengadaan obat dan barang habis pakai,” ujar Nasruddin,Minggu 25 April 2026.
Nasruddin juga menyinggung adanya praktik balas jasa dalam penempatan jabatan, yang berpotensi memengaruhi proses penunjukan rekanan atau pemasok barang di instansi pemerintah.
“Istilah ‘tidak ada makan siang gratis’ sering digunakan untuk menggambarkan adanya kepentingan tertentu. Misalnya, kelompok yang berjasa dalam penempatan pejabat kemudian memanfaatkan posisi tersebut untuk memenuhi kepentingan mereka, termasuk dalam penunjukan rekanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai pengadaan barang dan jasa di rumah sakit merupakan sektor yang sangat strategis karena memiliki nilai anggaran besar.
Beberapa layanan seperti kebersihan (cleaning service) dan penyediaan makanan pasien, kata dia, kini tidak lagi melalui mekanisme tender, melainkan lewat e-katalog.
TTI pun meminta manajemen baru RSUD Zainoel Abidin agar lebih transparan dan terbuka dalam mengelola dana BLUD.
Selain itu, Nasruddin mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi kebijakan pimpinan rumah sakit.
“Berdasarkan pengamatan kami, terdapat kelompok-kelompok tertentu di internal rumah sakit. Jika hal ini dibiarkan, berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
