JBNN.Net | Keterlibatan ulama dalam politik sering memicu perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Ada dua pendapat utama yang berkembang terkait hal ini. Pendapat pertama mendukung keterlibatan ulama dalam politik praktis, dengan alasan bahwa ulama, sebagai warga negara, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.
Sementara itu, pendapat kedua mengkritik keterlibatan ulama dalam politik, menganggap hal tersebut sebagai penyimpangan dari peran ulama yang seharusnya fokus pada bimbingan keagamaan.
Dr. Teuku Zulkhairi, MA, Sekjen Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD),menegaskan bahwa keterlibatan ulama dalam politik seharusnya dihormati oleh semua pihak. Menurut Zulkhairi, setiap pasangan calon, baik yang berasal dari kalangan ulama maupun bukan, pasti memiliki visi dan misi yang harus dihargai.
“Kita berharap ulama yang terlibat dalam politik dapat membawa visi besar Islam untuk mewujudkan keadilan,” ujar Zulkhairi dalam diskusi bertema “Tarik Menarik Dukungan Ulama pada Pilkada 2024: Kepentingan Umat atau Politik Praktis” yang berlangsung pada Kamis (29/8/2024) di Banda Aceh
Zulkhairi menambahkan bahwa ulama yang aktif di panggung politik memiliki potensi untuk mendorong hadirnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, serta memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih selaras dengan ajaran Islam.
Menurutnya, peran ulama dalam politik seharusnya dilihat secara positif. Ia mengimbau masyarakat untuk menjauhkan prasangka buruk terhadap ulama yang berpolitik, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan bahwa mereka hanya mencari keuntungan pribadi.
“Saya yakin ulama yang berpolitik memiliki tujuan mulia, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kita sebagai umat Muslim harus berprasangka baik kepada para ulama dan juga kepada semua pasangan calon gubernur lainnya,” tegas Zulkhairi.
Di sisi lain, Pengamat Sosial dan Politik, Dr. Usman Lamreung, M.Si, menekankan bahwa siapapun yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, baik dari kalangan ulama maupun bukan, memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam politik. Namun, menurutnya, yang membedakan adalah gagasan dan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat.
“Politik itu sifatnya dinamis dan setiap calon memiliki peluang yang sama. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana konsep dan gagasan mereka dalam menangani kondisi Aceh yang sedang mengalami berbagai masalah,” ujarnya.
Usman mengungkapkan bahwa Aceh saat ini menghadapi berbagai persoalan yang mendesak untuk diselesaikan, seperti penerapan syariat Islam dan isu kekerasan terhadap anak. Menurutnya, hingga saat ini para calon belum menunjukkan solusi konkret terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
“Kita belum melihat adanya solusi nyata yang ditawarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyelesaikan masalah di Aceh. Saat ini, mereka lebih fokus membangun popularitas tanpa menyuguhkan arah kebijakan yang jelas untuk membangun Aceh ke depan,” ungkap Usman.
Dari perspektif ini, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan gagasan dan visi yang ditawarkan para calon pemimpin, terutama dalam konteks bagaimana mereka akan mengatasi masalah-masalah krusial yang dihadapi Aceh saat ini.
Di tengah dinamika politik yang ada, keterlibatan ulama dalam politik tetap menjadi topik yang harus dihormati dan dipandang sebagai bagian dari hak warga negara dalam berpartisipasi di ruang publik.
