JBNN.Net | Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina (Persero) beserta Subholding pada Selasa (3/12/2024). Rapat tersebut dihadiri langsung Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran direksi Subholding.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Aceh 1, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kemudahan akses BBM bersubsidi, khususnya untuk nelayan di Aceh.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat khususnya di Aceh, karena saya berasal dari daerah pemilihan Aceh. Seperti yang mungkin diketahui bahwa sejak tahun 2023, Aceh telah menerapkan sistem pembelian BBM bersubsidi dengan barcode. Memang, pada awal penerapan sistem ini terjadi sedikit kekacauan, namun Alhamdulillah masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan barcode ini,” ujar Ghufran dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI, Anggia Erma Rini.
Ghufran menyampaikan bahwa pada saat Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh – Sumut 2024 lalu, masyarakat menerima kebijakan penggunaan barcode dengan ikhlas.
“Kendaraan yang menggunakan stiker PON tidak perlu menggunakan barcode, sementara kendaraan yang tidak ada stiker PON tetap menggunakan barcode,” ujar Ghufran.
Namun, Ghufran mengungkapkan, meskipun barcode diterapkan untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, kenyataannya masih ada masalah di lapangan. Khususnya di kawasan barat selatan Aceh, antrian panjang untuk pembelian BBM bersubsidi, terutama tenaga surya, masih terjadi.
Berdasarkan data tahun 2024, Aceh sebenarnya mendapatkan alokasi BBM bersubsidi yang cukup besar pada tahun 2024, yakni 1.000.882 kiloliter (KL). Namun, jika tidak ada mafia yang menyalahgunakannya, pasokan subsidi BBM kepada masyarakat sesuai dengan rencana pemerintah seharusnya bisa terpenuhi.
Namun, di lapangan, terutama untuk tenaga surya, masalah tidak seindah yang dilaporkan oleh Direktur Utama Pertamina dalam RDP.
Ghufran juga menambahkan bahwa kualitas subsidi BBM yang diragukan menjadi keluhan masyarakat, dan untuk mendapatkan subsidi BBM, khususnya di daerah pesisir, sangat sulit.
“Masyarakat nelayan yang paling merasakannya. Saya menyampaikan aspirasi mereka, karena profesi nelayan sangat bergantung pada subsidi BBM solar. Harapan masyarakat adalah agar ada SPBU yang lebih dekat dengan pemukiman nelayan. Tanpa tenaga surya, nelayan tidak bisa melaut. Jadi, mohon agar ini diperhatikan dengan serius,” tegas Ghufran.
Lebih lanjut, Ghufran berharap bahwa meskipun Pertamina berencana melakukan perubahan besar-besaran, masyarakat tetap dapat didampingi dalam memenuhi kebutuhan subsidi BBM mereka
“Kami berharap agar pasokan subsidi BBM ke Aceh lancar dan terpenuhi, tanpa adanya mafia yang bermain. Agen LPG 3 kg di lapangan juga perlu ditegaskan, agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Banyak kios yang menjual dengan harga di atas HET,” tambahnya.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang menjabat sejak 4 November 2024 menggantikan Nicke Widyawati, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VI.
“Saya secara pribadi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya atas apa yang disampaikan Komisi VI. Hal ini semakin memberikan dorongan semangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Pertamina, karena pada akhirnya, Pertamina akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Terkait dengan subsidi tepat sasaran, Simon juga menjelaskan bahwa Pertamina merupakan bagian dari Tim Satgas yang dipimpin oleh Kementerian ESDM untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan dengan baik.
Sumber: Fraksi.PKS.id
