JBNN.Net | Kejaksaan Negeri Aceh Timur resmi meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan menjadi tahap penyidikan. Kasus ini diduga melibatkan salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
Dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat setelah ditemukan adanya indikasi pemalsuan data pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025.
Dana BOP Kesetaraan sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikan non-formal, khususnya bagi warga belajar dalam program pendidikan kesetaraan.
Namun, berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejak Januari 2025, tim penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain pemalsuan data, ditemukan pula dugaan kuat adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., dalam keterangannya, Jumat 15 Mei 2025 menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini.
“Kami tidak akan mentolerir praktik korupsi, terlebih dalam sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Siapa pun yang terbukti terlibat akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Lukman.
Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan akan memeriksa sejumlah pihak yang terkait, termasuk pengelola PKBM, pejabat dari Dinas Pendidikan setempat, serta sejumlah orang tua peserta didik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta lapangan dan memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana negara.
Kejaksaan juga mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan jika ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan. Pengawasan publik adalah kunci agar bantuan dari negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan digunakan secara tepat.
.
