JBNN.net, Banda Aceh | Potensi gas dari Blok Andaman kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sumber daya alam tersebut dinilai harus memberi manfaat lebih besar bagi Aceh.
Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Hj. Salmawati, S.E., M.M. saat pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Aceh 2026 di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (18/9/2026) malam.
Salmawati yang akrab disapa Bunda Salma, mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah agar potensi sektor minyak dan gas (migas) dapat dioptimalkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Aceh (PAD).
“Kalau dari Komisi III ini, bukan Bunda saja, kami ada 12 orang. Kami sedang menggenjot masalah PAD untuk Aceh,” kata
Menurut dia, sektor gas menjadi salah satu perhatian karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, komunikasi dan upaya dengan pemerintah maupun pihak terkait perlu terus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
“Terutama sekarang yang lagi heboh-hebohnya di sektor gas. Jadi kita lagi mengusahakan dan menyampaikan usulan kepada pihak terkait supaya bekerja sesuai dengan posisi masing-masing,” ujarnya.
Khusus Blok Andaman, Bunda Salma mengakui pengembangannya masih membutuhkan proses panjang.
Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Aceh untuk berhenti memperjuangkan kepentingannya sejak dini.
“Gas Andaman itu sebenarnya masih jauh. Tapi bukan berarti kita tidak usahakan. Pemerintah, khususnya gubernur, wakil gubernur, bersama DPR sedang mengusahakan supaya gas itu bisa memberikan manfaat untuk Aceh,” katanya.
Ia berharap pengelolaan gas nantinya tidak berhenti pada penerimaan bagi hasil. Menurutnya, Aceh perlu memperoleh nilai tambah dari sumber daya tersebut melalui pengelolaan yang mampu mendorong pertumbuhan industri dan membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh sebelumnya juga mendorong agar gas dari kawasan Andaman dapat diolah di darat.
Salah satu opsi yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe sebagai bagian dari pengembangan industri berbasis gas.
Hal tersebut dinilai penting agar sumber daya alam Aceh tidak hanya keluar sebagai komoditas, tetapi dapat menjadi penggerak ekonomi daerah melalui industri turunan dan aktivitas ekonomi lainnya.
Bunda Salma mengatakan perjuangan tersebut membutuhkan kerja bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA.
“Harapan kita semua, khususnya dari Partai Aceh dan anggota dewan, ke depan akan semakin baik dari yang sudah-sudah,” pungkasnya.
