JBNN.net, Banda Aceh | Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Dinas Kesehatan Aceh menjadikan penyelesaian lima Rumah Sakit Regional sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBA 2027.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pembangunan RS Regional telah berlangsung bertahun-tahun dan menyerap anggaran sangat besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara maksimal.
Berdasarkan penelusuran TTI, sampai 2022 realisasi pembangunan lima RS Regional telah mencapai sekitar Rp969,17 miliar. Setelah memperhitungkan sejumlah paket dan alokasi lanjutan 2023–2026, jejak pembiayaannya diperkirakan telah menembus Rp1,10 triliun lebih.
“Tidak boleh lagi ada bangunan yang sudah menyerap puluhan bahkan ratusan miliar rupiah tetapi kemudian dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian. APBA 2027 harus menjadi momentum Pemerintah Aceh menyelesaikan persoalan ini,” kata Nasruddin, Minggu (23/8/26).
TTI menilai pola penganggaran parsial dari tahun ke tahun justru berisiko memperpanjang masa pembangunan, meningkatkan biaya akibat kerusakan dan inflasi konstruksi, serta menciptakan aset yang belum produktif.
Karena itu, TTI meminta Dinas Kesehatan Aceh terlebih dahulu melakukan audit teknis dan keuangan terhadap seluruh RS Regional, kemudian menghitung secara pasti kebutuhan anggaran sampai masing-masing rumah sakit benar-benar dapat beroperasi.
TTI juga menyarankan Pemerintah Aceh menyusun blueprint penyelesaian RS Regional 2027–2029, lengkap dengan kebutuhan konstruksi, utilitas, alat kesehatan, tenaga medis, biaya operasional, sumber pembiayaan, dan target mulai pelayanan.
“Jangan lagi sekadar mengalokasikan anggaran agar proyek terlihat berlanjut. Pemerintah harus menentukan target: rumah sakit mana yang paling siap, berapa dana yang dibutuhkan, dan kapan benar-benar menerima pasien,” tegas Nasruddin.
TTI turut meminta Gubernur Aceh dan DPRA memastikan pembahasan APBA 2027 tidak mengabaikan RS Regional yang pada 2026 tidak memperoleh lanjutan konstruksi yang memadai.
Menurut TTI, penyelamatan terhadap aset yang telah dibangun jauh lebih mendesak dibanding membuka proyek gedung baru yang belum menjadi kebutuhan prioritas.
“Lebih dari Rp1 triliun jejak anggaran telah tertanam pada RS Regional. APBA 2027 harus diarahkan untuk menyelesaikan dan memfungsikan aset tersebut, bukan kembali menambah proyek setengah jadi.”ujarnya.
TTI juga mendesak Dinas Kesehatan Aceh membuka kepada publik seluruh data pembangunan lima RS Regional, termasuk pagu, HPS, nilai kontrak, penyedia, pembayaran, progres fisik, temuan audit dan kebutuhan anggaran penyelesaian.
TTI menegaskan ukuran keberhasilan APBA 2027 bukan berapa banyak paket lanjutan yang ditenderkan, tetapi berapa RS Regional yang akhirnya benar-benar berfungsi dan melayani rakyat Aceh.
