JBNN.Net | Peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) menjadi momentum pengembangan produk telekomunikasi dalam negeri agar berdaya saing global. Presiden Joko Widodo mengharapkan IDTH dapat memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi.
“Tidak boleh berhenti sekadar pengadaan alat dan teknologi saja tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi,” ungkapnya dalam Peresmian IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (07/05/2024).
IDTH merupakan transformasi dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Presiden Joko Widodo menyatakan kebanggaan memiliki IDTH sebagai salah satu pusat laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara.
“Inilah yang kita cita-citakan bersama-sama digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan IDTH akan menambah kapasitas pengujian setiap tahun. Pada tahun 2023, layanan pengujian yang telah dilakukan mencakup 644 fitur.
“Proyeksi tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi sekitar 1600 fitur. Diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2026, IDTH dapat melayani pengujian hingga 5.000 fitur per tahun,” jelasnya.
Menteri Budi Arie memberikan perhatian serius untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya keberpihakan itu ditujukan untuk mengembangkan inovasi bidang perangkat teknologi digital melalui kemudahan dalam pengujian perangkat.
“Kalau untuk UMKM kita gratiskan Pak Presiden. UMKM lokal tidak perlu bayar,” tegasnya.
Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wamekominfo Nezar Patria, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris.