JBNN.Net |Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan tahun 2023. Prestasi ini menandai opini WTP kesembilan berturut-turut yang diterima Pemerintah Aceh.
Pengumuman ini disampaikan oleh Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPR Aceh pada Senin, 27 Mei 2024.
Rapat tersebut diadakan untuk Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 dan dibuka oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli. Rapat juga dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Azwardi, serta perwakilan dari BPK.
Laode Nusriadi menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.”
Namun, Laode juga menekankan bahwa terdapat satu catatan terkait pengelolaan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, yang membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh pada rapat tersebut, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Apresiasi kami kepada tim BPK atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kami tindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” ujar Azwardi.
Azwardi juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2023 merupakan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun 2023, yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja dan ukuran dalam melihat kemajuan rencana, program, dan kegiatan pembangunan.
“Dengan rahmat Allah serta semangat kesungguhan bekerja dan kedisiplinan kita semua dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Aceh, kita dapat merealisasikan pendapatan dan belanja Aceh tahun 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” lanjut Azwardi.
Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 meningkat mencapai 4,24 persen, didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.
Azwardi menambahkan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar 101,96% dan realisasi belanja sebesar 97,71%, dengan rincian belanja operasi terealisasi sebesar 97,86%, belanja modal sebesar 96,32%, belanja tak terduga sebesar 0,12%, dan belanja transfer sebesar 100%.
“Alhamdulillah, tahun 2024 BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2023. Ini merupakan capaian Pemerintah Aceh yang kesembilan secara berturut-turut. Semoga capaian ini bisa terus kita pertahankan serta menjadi pemacu semangat kerja di masa-masa mendatang,” tutup Azwardi.
