Rapat Konsolidasi Kopdes Merah Putih, Wagub Aceh Tekankan Akselerasi Program

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi satgas nasional provinsi dan satgas kabupaten/kota SE Aceh digedung serbaguna Setda Aceh, 02/09/2025.

JBNN.net |  Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., membuka secara resmi Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, serta Kabupaten/Kota Kopdes Merah Putih di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa (2/9/2025). Rapat ini menjadi momentum penting mempercepat implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Aceh.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Kepala Dinas DPMG Aceh, pimpinan BUMD/BUMN, serta unsur SKPA terkait.

Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menekankan pentingnya sinergi semua pihak agar program Kopdes Merah Putih benar-benar memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Ia menargetkan pembangunan sistem terpadu berbasis digital untuk memudahkan monitoring sekaligus menghubungkan Kopdes dengan program Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

> “Kita menargetkan terbentuknya satu software yang dapat memudahkan monitoring Kopdes Merah Putih sekaligus terhubung dengan program Dapur MBG,” ujar Fadhlullah.

Menurutnya, integrasi Kopdes dengan dapur MBG akan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa. Ia berharap 600 Kopdes dapat berjalan seiring dengan 600 dapur MBG yang tersebar di Aceh.

> “Dimana ada dapur MBG, di situ harus ada koperasi, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Azhari, S.Ag., M.Si., menambahkan, Kopdes Merah Putih merupakan inisiatif Presiden RI untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Hingga kini, tercatat 6.497 Kopdes Merah Putih di Aceh sudah mengantongi badan hukum.

Pihaknya menargetkan seluruh Kopdes tersebut dapat resmi beroperasi pada akhir Oktober mendatang. Namun, Azhari mengingatkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar koperasi tidak sekadar terbentuk secara administratif, melainkan mampu berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *