JBNN.net, Banda Aceh | Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Ir. Brata Tri Dharma, M.M., M.H., melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HMNI Provinsi Aceh periode 2025–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Ir. Herman Arsyad, MM dipercaya sebagai Ketua DPD HMNI Aceh, didampingi Wakil Ketua Ir. Almizar, Sekretaris Dr. Andika Safwan, M.Pd, Wakil Sekretaris Kasman, SH, Bendahara Drs. Adi Multa, serta Wakil Bendahara Taufiqul Rusdisyah, S.Pi.
Selain melantik pengurus, DPP HMNI juga menetapkan jajaran Dewan Pembina, yakni Fadhlullah, SE, Mirwan, MS, SE, M.Sos, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
Adapun Dewan Penasehat terdiri atas Prof. Dr. Nur Fadhli, M.Si, Dr. M. Adli Abdullah, SH, MCL, Miftahuddin, Cut Adek Afdhal Khalilullah, B.Sc (Hons), M.T, dan Haizir Sulaiman, SH, MH.
Sementara Dewan Pakar diisi oleh Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, SE, MBA, Ir. Agus Halim, M.Sc, serta Dr. Surna Lastri, SE, M.Si., CTT., SCBA.
Brata Tri Dharma mengatakan, kehadiran HMNI di Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi nelayan yang tidak hanya berfokus pada nelayan, tetapi juga seluruh masyarakat pesisir dan keluarga nelayan.
Ia menjelaskan, HMNI yang berdiri sejak 14 Juni 2015 kini telah memiliki kepengurusan di 36 provinsi dan sekitar 347 kabupaten/kota di Indonesia.
“HMNI berbeda dengan organisasi nelayan lainnya karena yang kami bina bukan hanya nelayan, tetapi juga keluarga nelayan dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perikanan, mulai dari perbaikan jaring, perawatan kapal, hingga pengolahan hasil tangkapan,” ujar Brata.
Menurutnya, pemberdayaan keluarga nelayan menjadi salah satu fokus utama organisasi. Hasil tangkapan ikan yang kualitasnya kurang baik dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.
Brata juga mengungkapkan HMNI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama tersebut mencakup penataan ruang laut, pengelolaan kelautan berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan daya saing sektor kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, pengendalian mutu hasil perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, HMNI mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), koperasi, pabrik es, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga sarana distribusi berpendingin.
“Kami ingin nelayan tidak lagi bergantung kepada tengkulak. Seluruh kebutuhan nelayan, mulai dari melaut hingga pemasaran hasil tangkapan, harus terintegrasi sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.
Brata juga mendorong digitalisasi data nelayan di seluruh daerah agar distribusi dan pemasaran hasil perikanan dapat terhubung antarprovinsi secara lebih efektif.
Sementara itu, Dewan Pembina DPD HMNI Aceh, Mirwan, MS, SE, M.Sos, menilai sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu penopang utama perekonomian Aceh. Namun, menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari kesejahteraan nelayan tradisional, keterbatasan teknologi penangkapan ikan, hingga ancaman kerusakan ekosistem laut.
Ia berharap HMNI Aceh mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga keuangan.
“Sinergi adalah kunci. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri untuk memajukan sektor perikanan Aceh,” ujarnya.
Mirwan juga memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mendukung nelayan. Setelah menyalurkan 42 unit perahu pada 2025, tahun 2026 jumlah bantuan meningkat menjadi 68 unit yang disalurkan ke 18 kecamatan.
Ia berharap keberadaan HMNI dapat memperkuat akses masyarakat nelayan terhadap berbagai program pemerintah pusat, terutama setelah organisasi tersebut menjalin kerja sama dengan KKP.
kemudian, Ketua DPD HMNI Aceh Herman Arsyad menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap pembentukan kepengurusan HMNI di Aceh. Menurutnya, organisasi tersebut akan mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.
Ia menegaskan, agenda awal kepengurusannya adalah membentuk struktur organisasi HMNI di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh, kemudian diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa agar pembinaan terhadap masyarakat nelayan dapat berjalan lebih efektif.
“Kita ingin HMNI benar-benar hadir sampai ke akar rumput sehingga program pemberdayaan nelayan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir di seluruh Aceh,” kata Herman
