JBNN.net | Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya resmi berakhir dengan sukses. Ajang dua tahunan tersebut mempertemukan ratusan kafilah dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang bersaing dalam berbagai cabang lomba.
Pidie Jaya sebagai tuan rumah mendapat apresiasi luas atas pelaksanaan yang meriah dan tertib, sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat syiar Al-Qur’an di Tanah Rencong.
Menanggapi berakhirnya MTQ 2025 ini, Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD Aceh) mengingatkan dayah-dayah dan perguruan tinggi Islam di Aceh untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang berikutnya, yaitu Musabaqah Tunas Ramadhan (MTR) 2025 yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Aceh pada Ramadhan 2026 mendatang.
Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri ISAD Aceh, Dr. Andika Novriadi Cibro, M.Ag, mengatakan bahwa MTR merupakan panggung kompetisi yang sangat potensial diikuti peserta dari kalangan santri Dayah dan mahasiswa perguruan Tinggi Islam di kategori peserta penggalang dan penegak.
“Dayah-Dayah dan Perguruan Tinggi Islam yang telah memiliki Gugus Depan resmi harus mulai menyiapkan kader terbaiknya sejak sekarang. Pola pelaksanaan dan bulir mata lomba di MTR ini sebagaimana yang terdapat di MTQ yang dipadukan dengan nilai kepramukaan ” ujar Dr. Andika.
Ia menambahkan, MTR dikenal sebagai salah satu kegiatan bergengsi di Aceh karena sejumlah cabang lomba dihadiahi bonus umrah bahkan paket haji bagi para juara.
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda Aceh) telah menetapkan Kota Subulussalam sebagai tuan rumah pelaksanaan MTR 2026 mendatang.
Penetapan tersebut diumumkan secara resmi oleh H. Djufri Efendi, M.Si, dalam sambutannya mewakili Ketua Kwarda Aceh, Muzakir Manaf, pada pelaksanaan MTR di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Maret lalu.
“MTR diikuti peserta pramuka dari gugus depan Se-Aceh yang mewakili Kwarcab sebagai Kafilah, mengingat sajian mata lomba pada MTR ini seperti MTQ, maka gugus depan dari Dayah dan Perguruan Tinggi Islam sangat potensial untuk ikut serta. Ini momentum penting untuk membangkitkan semangat, memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dalam pembinaan generasi Qur’ani,” ujar Dr. Andika.
Ia juga menegaskan bahwa Gugus Depan Dayah harus aktif membangun komunikasi dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) di wilayah masing-masing serta bersinergi dengan Bupati atau Wali Kota selaku Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab). Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memperkuat koordinasi, mendapatkan dukungan program dan memperjelas legalitas pembinaan kepramukaan.
Selain itu, Dr. Andika mengingatkan pentingnya legalitas keanggotaan bagi seluruh santri pramuka dengan memastikan setiap anggota memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka resmi secara nasional.
“KTA nasional adalah simbol legalitas dan identitas anggota Gerakan Pramuka. Setiap anggota pramuka harus terdaftar secara resmi agar bisa mengikuti kegiatan pramuka nasional maupun regional dengan status yang sah,” tegasnya.
Dr. Andika menambahkan bahwa kepramukaan merupakan organisasi skala internasional dan di Indonesia pramuka memiliki cakupan yang luas terdapat di berbagai instansi pemerintah, kepolisian dan kemiliteran serta telah masuk di keorganisasian masyarakat seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
