JBNN.net, Banda Aceh | Potensi ekonomi Aceh tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan membuka akses pasar, membangun kemitraan bisnis, dan mengembangkan sektor pariwisata. Peluang tersebut mengemuka dalam misi dagang dan investasi Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatatkan potensi transaksi jual beli mencapai Rp1,079 triliun.
Bertempat di Hotel Amel, Banda Aceh, Senin (19/10/2026), kegiatan ini mempertemukan 149 pelaku usaha dari kedua provinsi. Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan pasar dengan produk unggulan daerah, sekaligus memperluas jaringan perdagangan antardaerah.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menyambut baik pelaksanaan misi dagang tersebut. Baginya, nilai transaksi yang besar diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama ekonomi yang lebih luas, tidak hanya dalam perdagangan barang, tetapi juga sektor pariwisata.
“Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut ke bidang lain, terutama pariwisata,” kata Dek Fadh.
Harapan itu sejalan dengan potensi Aceh yang memiliki beragam daya tarik wisata, mulai dari kekayaan budaya dan sejarah, wisata bahari, hingga bentang alam yang menjadi ciri khas daerah berjuluk Serambi Mekkah tersebut. Kolaborasi dengan Jawa Timur diharapkan membuka peluang promosi bersama, memperluas jaringan wisatawan, dan mendorong investasi di sektor pariwisata.
Di sektor perdagangan, kopi Gayo dan nilam menjadi dua komoditas unggulan Aceh yang dinilai memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk pasar internasional. Melalui jaringan bisnis dan kemitraan antardaerah, produk-produk tersebut diharapkan memperoleh akses pemasaran yang lebih luas serta meningkatkan daya saing.
Dek Fadh juga menyinggung posisi strategis Aceh dalam sejarah perdagangan internasional. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan penting di kawasan. Semangat keterbukaan dan jejaring perdagangan tersebut diharapkan dapat kembali diperkuat melalui kolaborasi investasi dan pengembangan komoditas unggulan.
Namun, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi itu berlangsung di tengah tantangan pemulihan pascabencana. Dek Fadh menyampaikan bahwa pembangunan di Aceh terus berjalan meskipun kondisi ekonomi masih bergerak lambat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pada akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Dek Fadh turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi pertama menyalurkan bantuan bagi masyarakat Aceh saat bencana terjadi. Dukungan tersebut menjadi bagian dari hubungan antardaerah yang diharapkan berkembang dari solidaritas kemanusiaan menuju kemitraan ekonomi berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa misi dagang merupakan sarana memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Mudah-mudahan kesepakatan bersama ini bisa ditindaklanjuti secara efektif karena setiap melakukan misi dagang, kami ingin bisa maju bersama,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, tindak lanjut atas kesepakatan bisnis menjadi bagian penting agar misi dagang tidak berhenti pada pertemuan dan penandatanganan dokumen. Kemitraan yang efektif diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan perekonomian kedua provinsi.
Selain menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh, Khofifah juga mengapresiasi peran masyarakat Aceh dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk kepahlawanan Laksamana Malahayati dalam mempertahankan tanah air.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan misi dagang ke-27. Dari total 149 pelaku usaha yang terlibat, sebanyak 109 berasal dari Aceh dan 40 lainnya dari Jawa Timur.
Pertemuan bisnis itu menyasar transaksi berbagai produk yang saling melengkapi, meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, dan fesyen. Keragaman sektor tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menjajaki pasokan bahan baku, memperluas distribusi, serta membangun kerja sama pemasaran.
Agenda misi dagang juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antardinas terkait serta kesepakatan perdagangan yang melibatkan Kadin, IWAPI, HIPMI, Gekrafs, dan pelaku usaha dari kedua provinsi.
Dengan potensi transaksi mencapai Rp1,079 triliun, misi dagang Aceh–Jawa Timur menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi sekaligus memperkenalkan keunggulan produk daerah kepada pasar yang lebih luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kesepakatan ditindaklanjuti menjadi transaksi nyata, investasi produktif, dan kemitraan yang berkelanjutan.
Bagi Aceh, peluang ini bukan sekadar soal nilai perdagangan, melainkan juga kesempatan memperkuat posisi komoditas unggulan, mengembangkan pariwisata, dan memperluas peran daerah dalam jaringan ekonomi nasional maupun internasional(***)
