JBNN.net | Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat M. Jusuf Kalla (JK) melantik Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Aceh masa bakti 2025–2030 di Kantor PMI Aceh, Kamis (18/12/2025).
Dalam pelantikan tersebut, Murdani Yusuf resmi ditetapkan sebagai Ketua PMI Aceh. Acara ini turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Pelantikan berlangsung di tengah situasi Aceh yang sedang menghadapi bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah.
Jusuf Kalla menegaskan komitmen PMI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penanganan bencana serta pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat.
Ia menilai, peran PMI menjadi semakin penting ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, serta berkelanjutan. PMI Pusat, kata JK, akan terus mendukung PMI Aceh agar mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara optimal.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Pemerintah Aceh terhadap kepengurusan PMI Aceh yang baru.
Ia menegaskan bahwa PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan misi kemanusiaan, khususnya dalam penanganan bencana dan pelayanan sosial.
“Pemerintah dan masyarakat Aceh menyambut baik pelantikan pengurus PMI Aceh. Kami berharap kepengurusan yang baru ini dapat membawa PMI Aceh semakin maju, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mualem.
Gubernur menekankan bahwa pelantikan tersebut berlangsung di tengah kondisi Aceh yang sedang diuji musibah banjir dan longsor. Karena itu, ia mendorong pengurus PMI Aceh yang baru dilantik untuk segera memperkuat peran dan kehadiran di lapangan.
“Saat ini Aceh sedang diuji dengan musibah. Sudah saatnya saudara-saudara yang baru dilantik mengambil peran lebih besar membantu korban banjir dan longsor. Bantuan yang selama ini diberikan PMI sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Gubernur.
Mualem menyebutkan sejumlah wilayah yang terdampak cukup parah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Langsa, serta wilayah tengah Aceh. Ia menilai pemulihan pascabencana membutuhkan kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan waktu yang tidak singkat.
“Berbeda dengan tsunami yang airnya cepat surut, banjir kali ini bertahan berhari-hari dan meninggalkan lumpur yang menimbun rumah, permukiman, serta lahan pertanian. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ungkapnya.
Gubernur Aceh juga berharap bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan normal.
Pelantikan Pengurus PMI Aceh masa bakti 2025–2030 ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara PMI dan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesiapsiagaan, respons bencana, serta pelayanan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
