JBNN.net, Banda Aceh | Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan segera melakukan kajian menyeluruh serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan dan keberlanjutan program beasiswa bagi mahasiswa asal Aceh Selatan.
Menurut HAMAS, persoalan beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan daerah.
Wakil Ketua Umum HAMAS, T. Ridwansyah mengatakan bahwa kepastian mengenai program beasiswa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai status program, mekanisme, alokasi anggaran, serta rencana keberlanjutannya agar tidak menimbulkan kebingungan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
“Beasiswa bukanlah sebuah pengeluaran yang membebani daerah, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Aceh Selatan yang berkualitas. Daerah yang ingin maju harus berani menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan.Oleh karena itu, kami meminta Pemkab Aceh Selatan segera mengkaji persoalan ini dan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik,” ujar T. Ridwansyah, Minggu 19 Juli 2026.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas kepada generasi muda, terutama mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun berasal dari keluarga kurang mampu.
Desakan tersebut juga sejalan dengan aspirasi berbagai kalangan mahasiswa yang menilai bahwa besarnya anggaran daerah semestinya mampu memberikan ruang bagi lahirnya program beasiswa yang berkelanjutan sebagai bentuk investasi pembangunan manusia.
Menurut Ridwansyah, keberadaan beasiswa akan memberikan dampak berantai terhadap pembangunan Aceh Selatan.
Selain membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, program tersebut juga mampu meningkatkan daya saing daerah, menekan angka putus kuliah akibat faktor ekonomi, serta menciptakan sumber daya manusia yang siap membangun daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
HAMAS juga menawarkan sejumlah solusi yang dinilai realistis dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, antara lain:
* Melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap kebijakan beasiswa daerah.
* Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi anggaran serta rencana pelaksanaan program beasiswa.
* Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBK untuk program beasiswa berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
* Menyusun regulasi yang mengatur mekanisme seleksi secara objektif, transparan, dan berbasis prestasi maupun kondisi ekonomi.
* Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah provinsi, dunia usaha melalui program CSR, dan lembaga donor guna memperluas sumber pendanaan beasiswa.
Ridwansyah menambahkan bahwa transparansi merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, apabila terdapat kendala anggaran ataupun perubahan kebijakan, pemerintah seharusnya menyampaikannya secara terbuka disertai solusi yang jelas.
“Kami tidak datang hanya untuk mengkritik. HAMAS hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan yang konstruktif. Kami berharap Pemkab Aceh Selatan membuka ruang dialog bersama mahasiswa agar persoalan beasiswa dapat diselesaikan secara bijaksana dan berorientasi pada kepentingan generasi muda. Jangan sampai pendidikan menjadi sektor yang dikorbankan, karena kemajuan Aceh Selatan lima belas hingga dua puluh tahun ke depan sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dibangun mulai hari ini,” tegasnya.
HAMAS berharap pemerintah Kabupaten dapat segera merespons aspirasi tersebut melalui langkah konkret berupa kajian kebijakan, penyampaian informasi kepada publik, serta penyusunan program beasiswa yang berkelanjutan.
Organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa investasi pada pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Aceh Selatan yang lebih maju, berdaya saing, dan mampu menghasilkan generasi unggul sebagai motor pembangunan daerah.
