JBNN.Net | Family Gathering dan Outbond yang digelar oleh Dinas Pendidikan Aceh pada 5-6 Agustus 2023 di Tepi Pantai Leupon Greenlawn, Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar, sempat menjadi sorotan publik.
Kegiatan yang memakan anggaran pemerintah Aceh sebesar setengah miliar rupiah ini menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kelebihan pembayaran sebesar hampir Rp 26 juta.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin, serta seluruh kepala cabang dinas, kepala sekolah, pengawas, dan staf dinas pendidikan, seharusnya menjadi ajang menjalin silaturahmi.
Namun, anggaran yang besar dan penggunaan yang tidak efisien memunculkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana publik.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada pemerintah Aceh tahun anggaran 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada enam item kegiatan. Mulai dari pembayaran hadiah kegiatan outbond, sewa mobil toilet, sewa WC portabel, petugas medis, cetak gelang, hingga sewa tandon air, yang semuanya menunjukkan adanya indikasi pemborosan anggaran.
Paket pekerjaan jasa penyelenggaraan acara tersebut dikerjakan oleh CV. MRUM dengan nilai kontrak Rp 498.000.000,00 dan masa kerja 14 hari, mulai dari 26 Juli hingga 8 Agustus 2023, dengan realisasi mencapai 100 persen.
BPK menyebut Kelebihan bayar ini terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di bawah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dipimpinnya.
Karena itu, BPK dengan tegas merekomendasikan Penjabat Gubernur Aceh untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh memproses dan mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah. Rekomendasi ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Sementara itu, laman disdik.acehprov.go.id pada 7 Agustus 2023, menyebutkan bahwa acara tersebut dirancang untuk mempererat hubungan kekeluargaan di kalangan dinas pendidikan. Namun, kritik tajam muncul dari berbagai kalangan yang mempertanyakan kebijakan penggunaan anggaran yang begitu besar untuk acara hiburan, terutama ketika banyak sekolah di Aceh masih kekurangan fasilitas dasar.
Peserta acara yang terdiri dari berbagai kalangan di Dinas Pendidikan Aceh berkumpul di lokasi yang dipenuhi puluhan tenda kecil dan satu tenda besar. Setelah salat Isya pada hari pertama, seluruh peserta berkumpul di area terbuka untuk mendengarkan arahan dari kepala dinas dan berdialog langsung dengan Alhudri. Dialog ini seharusnya menjadi momen untuk mendengar masukan konstruktif, tetapi pelaksanaan yang boros anggaran justru mencoreng niat baik tersebut.
Acara dilanjutkan keesokan harinya dengan berbagai permainan yang dipandu oleh seorang motivator dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Alhudri menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam wadah kekeluargaan.
Namun, pernyataan ini terasa ironi ketika dihadapkan dengan temuan BPK mengenai ketidakberesan pengelolaan anggaran.
Temuan BPK ini menuntut tindakan cepat dan tegas dari pemerintah Aceh untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran di masa mendatang.
Media ini telah melakukan klarifikasi terkait kelebihan bayar kepada mantan Pelaksana Harian Kadisdik Aceh Asbaruddin,Namun hingga berita ini ditayang belum mendapat jawaban
