JBNN.net, Banda Aceh | Event “Banda Aceh Colossal” pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yang menghabiskan anggaran 2 miliar Rupiah menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Salah satunya dari Ketua Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (APPR) , Muhammad Raihan yang juga merupakan Ketua Senat UIN Ar-raniry Banda Aceh periode 2024-2025.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh mesti menjelaskan kepada publik secara jelas mulai bagaimana proses pengadaannya, serta manfaat konkret apa yang akan diterima masyarakat.
“Kami tidak mempersoalkan kegiatan pariwisata, tetapi penggunaan uang rakyat dalam jumlah besar wajib disertai penjelasan yang terbuka mengenai tujuan, rincian biaya, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat”. Ucap Raihan kepada Media ini, Sabtu 19 September 2026.
Menurut Raihan, Keterbukaan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah Kota Banda Aceh pada saat yang sama harus mengelola berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
“persoalan di Kota Banda Aceh masih sangat banyak yang lebih Urgent daripada menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar yang tidak tepat sasaran tersebut” Tegas Raihan
Oleh karena itu, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (APPR) menuntut Pemerintah Kota Banda Aceh agar melakukan transparansi mulai dari rinciannya, sumber dananya, dasar perencanaan, tujuan dan manfaat bagi masyarakat serta membuka dokumen pengadaan dan mekanisme penetapan pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
Rayhan melanjutkan bahwa Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (APPR) mendesak pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Anggaran publik bukan milik segelintir pihak. Masyarakat berhak tahu, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban”. Tutup Raihan
