BPSDM Aceh Sosialisasi Peraturan Tugas Balajar ASN

BPSDM Aceh(Foto:Ist)

Banda Aceh | Pemerintah Provinsi Aceh telah mengambil langkah besar dalam transformasi sistem pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan merubah pergub 23 tahun 2019 dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022. Pergub ini menandai sebuah perubahan mendasar dalam pendekatan tugas belajar bagi ASN, menggantikan istilah izin belajar dengan konsep tugas belajar yang lebih inklusif.

Sejak tahun 2019, Pergub Nomor 23 telah mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar bagi ASN di Aceh. Namun, pada Desember 2021, Surat Edaran MenpanRB Nomor 28 tahun 2021 mengubah lanskap regulasi, menghilangkan istilah izin belajar, jadi hanya ada tugas belajar. Hal ini menghadirkan tantangan baru bagi ASN, terutama dalam implementasi peraturan di lapangan.

Bacaan Lainnya

”Nah, disitu kami ada kendala sedikit bahwa BKN regional Aceh dengan keluarnya surat edaran itu mereka sudah menggunakan itu sebagai regulasi Sementara pergub nomor 23 tahun 2019 masih mengatur kalau kami menggunakan itu sementara BKN tidak menerima,tapi kalau kita jalankan pergub kita belum di ubah, akhirnya kita berinisiasi merevisi pergub 23 tahun 2019 itu”, kata dr.Chalili Putra, M.Kes Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama BPSDM Aceh.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Aceh bersama stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Badan Kepegawaian Aceh (BKA), dan Inspektorat, dengan serius berinisiatif merubah Pergub 23 Tahun 2019. Proses perubahan ini melibatkan berbagai sektor dan berlangsung hingga September 2022, ketika Pergub baru akhirnya melihat cahaya dunia sebagai perubahan Pergub No 31 Tahun 2022.

Chalili menjelaskan,Salah satu perbedaan mendasar antara Pergub sebelumnya dan yang terbaru adalah penghapusan istilah izin belajar. Kini, semua rujukan kegiatan belajar bagi ASN disatukan dalam konsep tugas belajar. Meskipun demikian, tugas belajar sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, terutama antara tugas belajar yang mandiri dan yang dibiayai oleh Pemerintah Aceh.

Tugas belajar mandiri memiliki variasi dalam penugasan. Ada yang dibebaskan dari tugas pokoknya dan ada yang tetap menjalankan tugas pokok sambil belajar. Bagi yang dibebaskan, mereka umumnya menerima beasiswa penuh dan dapat meninggalkan tugas pokok untuk belajar di luar Aceh. Sementara bagi yang tidak dibebaskan, mereka harus tetap menjalankan tugas pokok, terutama jika belajar di kampus yang dekat atau melalui kuliah hybrid online dan tatap muka.

Kehadiran Pergub baru ini memberikan arahan yang jelas bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan. Namun, masih ada beberapa kebingungan di lapangan terkait implementasinya. Upaya sosialisasi telah dilakukan secara berkala ke cabang dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPA) melalui berbagai metode, termasuk surat dan pertemuan langsung.

Pada dasarnya, semua ASN yang melanjutkan pendidikan harus berdasarkan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan oleh SKPA mereka dan di tuangkan dalan keputusan Gubernut Aceh. Ini menciptakan kerangka yang lebih terstruktur dan terencana dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan Aceh. Prosesnya dimulai dengan pengusulan rencana kebutuhan oleh SKPA kepada Badan pengembangan sumber daya manusia aceh (BPSDM), yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Salah satu persyaratan penting adalah akreditasi kampus yang minimal B atau baik sekali, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Surat Edaran MenpanRB Nomor 28 dan Pergub 31. Bagi kampus dengan akreditasi C, mereka juga dapat diperbolehkan, namun dengan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu kata, Chalili ASN yang igin melanjutkan Tugas Belajar Juga disyaratkan,bahwa saat mendaftar ke Perguruan Tinggi (PT) telah memiliki surat izin testing dari BPSDM Aceh dan Admitrasi sudah selesai sebelum perkuliahan.

Sementara untuk syarat dan ketentuan lain merujuk pada Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2022 tentang tugas Belajar

Nantinya Secara keseluruhan, Pergub terbaru ini menandai sebuah tonggak penting dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ASN.

Dengan mengadopsi pendekatan tugas belajar yang lebih inklusif dan terstruktur, diharapkan akan tercipta ASN yang lebih kompeten dan berkualitas untuk melayani masyarakat Aceh dengan lebih baik(Adv).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *