JBNN.Net | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan pertama 2025 sebesar 4,59 persen secara tahunan (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4,82 persen.
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, menyampaikan laporan resmi tersebut dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (5/5). Ia mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh kontraksi di sektor konstruksi sebesar 0,11 persen dan penurunan tajam pada sektor pengadaan listrik dan gas yang terkontraksi hingga 4,77 persen.
“Selain itu, sektor pertanian juga tertekan akibat pergeseran musim panen, yang menyebabkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penundaan,” jelas Tasdik.
Meski demikian, perekonomian Aceh masih menunjukkan tren positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp61,75 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp38,38 triliun. Tasdik menegaskan bahwa perlambatan ini masih berada dalam pola musiman yang relatif konsisten dalam lima tahun terakhir.
“Jika dibandingkan tiga tahun sebelumnya, tren pertumbuhan kita tetap menunjukkan perbaikan meskipun beberapa sektor mengalami tekanan,” ujarnya.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian menjadi penopang utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,02 persen. Disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 9,76 persen, mencerminkan meningkatnya aktivitas logistik dan distribusi komoditas.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Aceh masih didominasi oleh ekspor barang dan jasa yang mencapai 69,19 persen. Konsumsi rumah tangga tetap solid dengan kontribusi 55,06 persen, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 30,19 persen terhadap total pengeluaran.
Namun, impor barang dan jasa dari luar negeri menjadi faktor pengurang terbesar dalam struktur PDRB, tercatat sebesar 71,36 persen. Komponen konsumsi pemerintah justru menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 7,99 persen, dipicu oleh realisasi belanja negara, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan kinerja.
Di sisi lain, dua komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi, yaitu PMTB yang turun 0,11 persen dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar -1,11 persen.
