JBNN.net, Banda Aceh | Selama bertahun-tahun, kekayaan alam Aceh mengalir keluar daerah dalam bentuk komoditas mentah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan hingga potensi energi tersedia melimpah, namun sebagian besar nilai tambah justru tercipta setelah komoditas tersebut meninggalkan Aceh.
Pemerintah Aceh kini mendorong sebuah arah baru: sumber daya tidak lagi sekadar dijual, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi di daerah sendiri.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 yang digelar PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).
Mengusung tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh”, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan dalam membicarakan masa depan investasi dan industrialisasi Aceh.
Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan Aceh memiliki modal besar untuk membangun ekonomi berbasis nilai tambah.
Mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, energi, pariwisata hingga berbagai komoditas unggulan, seluruhnya memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sektor industri yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” kata Taufik.
Pesan itu menjadi salah satu benang merah dalam forum AEDF 2026. Bagi Pemerintah Aceh, hilirisasi bukan semata-mata soal membangun pabrik, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi yang membuat proses produksi, investasi, lapangan kerja dan nilai tambah tumbuh di Aceh.
Karena itu, Taufik berharap AEDF tidak berhenti sebagai forum diskusi.
Menurutnya, forum tersebut harus mampu melahirkan peta jalan yang konkret, mulai dari identifikasi peluang investasi, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur hingga kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, perbankan dan masyarakat.
Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, melihat persoalan yang dihadapi Aceh cukup jelas: sumber daya besar, tetapi nilai tambah yang dihasilkan masih terbatas.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” ujar Faisal.
Menurut dia, tantangan ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menghasilkan komoditas, tetapi bagaimana mengubah komoditas tersebut menjadi produk industri.
Investasi diharapkan tidak hanya membawa modal masuk ke Aceh, tetapi juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan rantai ekonomi baru.
PEMA pun menempatkan diri sebagai salah satu instrumen ekonomi daerah yang diharapkan mampu mengambil peran dalam proses tersebut.
“Lewat forum ini kita akan membuat roadmap apa yang akan kita lakukan 10 hingga 20 tahun ke depan,” kata Faisal.
Roadmap tersebut menjadi penting karena industrialisasi bukan pekerjaan satu atau dua tahun. Dibutuhkan kesinambungan kebijakan dan keberanian menentukan sektor yang akan menjadi kekuatan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
Di tengah kondisi fiskal daerah dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, peran badan usaha milik daerah juga semakin strategis.
PEMA mencatat, secara akumulatif telah menyetorkan dividen sebesar Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh.
Ke depan, kontribusi tersebut ingin terus ditingkatkan.
PEMA tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan sebagai perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penggerak investasi dan membuka ruang bagi tumbuhnya industri baru di Aceh.
AEDF 2026 menjadi salah satu pintu untuk mempertemukan potensi tersebut dengan calon mitra strategis.
Keseriusan mendorong investasi juga terlihat dari sejumlah kerja sama yang ditandatangani dalam rangkaian AEDF 2026.
PEMA menggandeng Tigallapan Investama untuk joint study potensi pengembangan energi terbarukan.
Kerja sama lainnya dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad, mencakup pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan hingga pengembangan sumber daya manusia.
Kemudian, Citaglobal terlibat dalam joint study potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan.
Di sektor infrastruktur, PEMA menjalin kerja sama dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara itu, kerja sama dengan PT Indo Surya Galvalume (ISG) ditandai dengan penandatanganan MoU sekaligus soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.
Enam kerja sama tersebut memberi gambaran bahwa agenda industrialisasi Aceh mulai diarahkan pada sektor yang lebih beragam—energi, agroindustri, manufaktur, telekomunikasi hingga bahan bangunan.
Bagi Aceh, tantangannya kini bukan lagi sekadar memiliki sumber daya.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa besar sumber daya tersebut mampu diolah menjadi nilai tambah di tanah sendiri.
AEDF 2026 mencoba menjawab pertanyaan itu dengan sebuah gagasan besar: Aceh tidak boleh selamanya menjadi daerah penghasil bahan mentah.
Dengan roadmap investasi hingga 10–20 tahun ke depan, forum yang digagas PEMA ini diarahkan menjadi bagian dari perjalanan Aceh memasuki era industrialisasi baru era ketika kekayaan alam tidak hanya keluar dari Aceh sebagai komoditas, tetapi kembali kepada masyarakat dalam bentuk investasi, industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan.
