JBNN.net, Banda Aceh | Transparansi Tender Indonesia (TTI) mempertanyakan tidak hadirnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang membahas percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana.
Pertemuan tersebut membahas rehabilitasi puluhan ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana serta dukungan program dari pemerintah pusat.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sangat penting agar setiap keputusan dan komitmen yang dibangun dalam pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program, anggaran, dan langkah teknis di lapangan.
“Pertemuan strategis seperti ini seharusnya juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai penanggung jawab teknis. Kehadiran OPD teknis akan mempercepat penyusunan rencana aksi, sinkronisasi data, serta memastikan seluruh komitmen pemerintah pusat dapat segera direalisasikan,” ujar Nasruddin, Kamis(6/8/26).
TTI meminta Pemerintah Aceh memberikan penjelasan mengenai komposisi delegasi yang mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan publik. Berdasarkan laporan resmi, Gubernur didampingi Ketua BRA, Staf Khusus Gubernur, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
Menurut TTI, koordinasi antara pimpinan daerah dan OPD teknis merupakan faktor penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh, terutama ketika pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya memberikan dukungan berupa optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, bantuan alsintan, benih, dan pemulihan komoditas perkebunan.
TTI berharap ke depan setiap agenda strategis yang berkaitan dengan sektor pertanian melibatkan pejabat teknis yang berwenang sehingga hasil pertemuan dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Aceh.
