Indra Sukma: Penunjukan Sekda Definitif Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Indra Sukma, SH.(Foto:Dok Ist)

JBNN.net | Penunjukan kembali Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Setda) oleh Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menuai sorotan dari masyarakat.

Indra Sukma, salah seorang tokoh masyarakat Abdya, menilai Bupati seharusnya segera melantik Sekda definitif. Menurutnya, keberadaan pejabat definitif pada posisi strategis tersebut sangat penting demi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

“Penunjukan Sekda definitif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah secara merata. Selain memiliki kewenangan penuh, Setda definitif juga sangat mempengaruhi jalannya manajemen pemerintahan yang baik,” ujar Indra kepada Jbnn.net, Rabu 20 Agustus 2025.

Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), itu menegaskan, terlalu lama membiarkan seorang pejabat eselon II menjabat sebagai Plt Setda akan berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan.

“Jika Setda sudah definitif, maka tugas pokok dan fungsi, serta kebijakan yang diambil akan lebih leluasa dalam mengatur manajemen kerja, terutama di internal pemerintahan eksekutif,” tambahnya.

Indra yang juga pernah menjabat sebagai pejabat eselon II tersebut menguraikan sejumlah poin penting terkait urgensi penetapan Sekda definitif, antara lain:

Memastikan stabilitas pemerintahan serta kontinuitas kebijakan keuangan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Mengelola keuangan daerah dengan menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) maupun dari sumber lain.

Mengambil keputusan strategis terkait kebijakan keuangan, termasuk percepatan penanganan hal-hal mendesak.

Mengkoordinasikan kegiatan keuangan daerah secara lebih baik serta memastikan sinergitas lintas perangkat daerah di Abdya.

Indra berharap pemerintah segera menindaklanjuti hal tersebut agar kinerja pemerintahan semakin optimal dan tata kelola keuangan daerah berjalan lebih profesional

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *