JBNN.Net | Komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kesetaraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali diperlihatkan oleh Pokja Bunda PAUD Aceh.
Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Ny. Mukarramah, menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI), khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan status dan kesejahteraan antara guru PAUD non formal dengan guru PAUD formal.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ny. Mukarramah saat melakukan kunjungan silaturahmi dan diskusi bersama jajaran PP HIMPAUDI di Sekretariat PP HIMPAUDI, Jakarta Selatan, pada Senin, 2 Juni 2025.
Turut hadir dalam pertemuan hangat dan penuh keakraban tersebut Wakil Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Malahayati, serta Istri Ketua DPR Aceh, Rizawati, bersama tim Pokja Bunda PAUD Aceh lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mukarramah menyampaikan bahwa meskipun ia tergolong baru dalam jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD Aceh, namun komitmen pihaknya untuk berkontribusi dalam membangun kualitas pendidikan anak usia dini sangatlah besar. Ia menegaskan bahwa Pokja Bunda PAUD Aceh siap menjadi mitra strategis bagi HIMPAUDI dalam memperjuangkan hak-hak guru PAUD, terutama mereka yang berasal dari jalur non formal.
“Sejalan dengan arahan Bunda PAUD Aceh, Ny. Marlina Muzakir, kami menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung perjuangan HIMPAUDI, khususnya dalam hal kesetaraan guru PAUD. Meskipun saya baru saja menjabat, saya memahami bahwa guru PAUD, baik formal maupun non formal, memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk karakter generasi masa depan,” ujar Mukarramah, yang juga merupakan istri Wakil Gubernur Aceh.
Ia juga menambahkan bahwa kualitas guru PAUD non formal tidak bisa dianggap sebelah mata. Menurutnya, kemampuan dan dedikasi mereka dalam mendidik anak-anak usia dini tidak kalah dengan guru di jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada upaya nyata dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, untuk memberikan pengakuan dan penghargaan yang setara.
Sementara itu, Ketua VI PP HIMPAUDI, Yufi AM Natakusumah, menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pokja Bunda PAUD Aceh.
“Kehadiran ibu-ibu dari Aceh ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kami. Ini bukan hanya ajang silaturahmi, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam memajukan HIMPAUDI, khususnya di wilayah Aceh,” tutur Yufi.
Dalam diskusi tersebut, HIMPAUDI juga menyoroti permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi para guru PAUD non formal, yaitu belum adanya kesetaraan status dan kesejahteraan, termasuk dalam hal honorarium yang mereka terima.
“Kami terus berupaya menjalin sinergi dengan Bunda-Bunda PAUD di seluruh Indonesia, karena kami menyadari bahwa dukungan dari daerah sangat vital. Sebagian besar PAUD berada dalam lingkup pengelolaan daerah, dengan fasilitas dan anggaran yang bersumber dari APBD. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan dukungan moral dan kebijakan dari jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi semua guru PAUD,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan semangat kolaborasi antara Pokja Bunda PAUD Aceh dan PP HIMPAUDI, serta komitmen bersama untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia, khususnya melalui penguatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.
Dengan langkah nyata seperti ini, diharapkan perjuangan para guru PAUD, terutama dari jalur non formal, dapat mendapatkan perhatian yang layak dan kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Pokja Bunda PAUD Aceh menunjukkan bahwa sinergi antara organisasi perempuan, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju sistem pendidikan anak usia dini yang lebih adil dan bermartabat.(Adv)
