JBNN.net | Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menyebutkan bahwa progres pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Hingga saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh telah mencapai 553 unit yang terverifikasi dan operasional.
Hal tersebut disampaikan Sony Sanjaya saat menghadiri Konsolidasi Program MBG Provinsi Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
“Secara nasional, tadi malam jumlah SPPG yang sudah terverifikasi dan operasional mencapai 20.880 unit, dan Aceh berkontribusi sebanyak 553 SPPG,” ujar Sony.
Pada kesempatan tersebut, Sony menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan komunikasi langsung dengan para mitra pelaksana, khususnya SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia mengapresiasi peran Satgas MBG kabupaten/kota yang dinilai berhasil menjalankan tugas tahap awal, yakni mendorong pertumbuhan SPPG di daerah masing-masing.
“Mengingatkan bahwa tugas utama Satgas MBG di tahap pertama adalah memastikan pertumbuhan SPPG, dan Alhamdulillah di Aceh hal itu sudah berjalan dengan sangat baik,” katanya.
Sony juga menyoroti peran strategis SPPG saat terjadi bencana. Dari ratusan SPPG yang ada di Aceh, beberapa di antaranya bergerak cepat dan berfungsi sebagai dapur lapangan untuk melayani masyarakat terdampak bencana.
“Ini membuktikan bahwa SPPG tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan saat kondisi darurat,” jelasnya.
Selain pertumbuhan SPPG, Sony menegaskan bahwa tugas penting berikutnya adalah penguatan rantai pasok bahan pokok, seperti beras, sayur-mayur, buah-buahan, ayam, ikan, dan telur.
Menurutnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan pangan tersebut.
Lebih lanjut, Sony mengungkapkan dampak ekonomi besar yang dihasilkan program MBG di Aceh. Dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 1,7 juta orang dan indeks rata-rata Rp10.000 per hari, pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp17,17 miliar setiap hari atau setara Rp4,9 triliun per tahun di Provinsi Aceh.
Tak hanya itu, program MBG juga telah menyerap 28.650 tenaga kerja di seluruh SPPG Aceh. Dengan rata-rata upah Rp2,2 juta per bulan, pemerintah menyalurkan sekitar Rp63,03 miliar per bulan untuk gaji relawan dan pekerja.
“Ini adalah bentuk nyata bagaimana program MBG menggerakkan roda ekonomi daerah, dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Untuk memperkuat kemandirian daerah, Sony mengimbau Satgas MBG agar terus mendorong pemanfaatan potensi lokal. Ia menekankan pentingnya agar kebutuhan pangan seperti telur dan pisang tidak terus bergantung dari luar daerah.
“Masyarakat bisa diberdayakan melalui urban farming, vertical garden, maupun rooftop gardening, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh jajaran TNI dan Polri,” ujarnya.
Secara nasional, Sony menyampaikan bahwa hingga 17 Januari 2026, pemerintah telah mengucurkan lebih dari Rp8 triliun untuk pelaksanaan program MBG dari Aceh hingga Papua. Dana tersebut langsung terserap ke masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pembayaran gaji relawan, serta kebutuhan operasional lainnya.
“Uang negara ini benar-benar berputar di tengah masyarakat dan mempercepat perputaran roda ekonomi nasional,” pungkas Sony Sanjaya.
