JBNN.Net | Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menghasilkan berbagai langkah strategis untuk menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ini memfokuskan upaya peningkatan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran yang kerap menjadi korban eksploitasi.
Sekretaris Komisi I DPRA, Yahdi Hasan, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah nyata untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, khususnya yang bekerja di sektor perikanan.
“Fokus utama dari rapat ini adalah memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan migran yang sering kali menjadi korban eksploitasi,” ungkap Yahdi Hasan, Jumat (23/8/2024).
Rapat yang digelar oleh Komisi I DPRA ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, perwakilan lembaga-lembaga hak asasi manusia, serta sejumlah penegak hukum. Kehadiran pihak-pihak tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam menangani permasalahan TPPO yang semakin mengkhawatirkan.
Salah satu momen paling emosional dalam rapat tersebut adalah hadirnya empat korban TPPO yang menceritakan langsung pengalaman pahit mereka. Kehadiran mereka memberikan gambaran nyata mengenai kekejaman praktik perdagangan manusia yang seringkali tidak terlihat di permukaan. Salah satu korban yang hadir, Zulfahmi, berbagi kisah tragisnya yang membuat peserta rapat terhenyak.
Zulfahmi, yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan gaji sebesar 400 USD oleh perekrut, harus menelan pil pahit saat tiba di Jakarta. Harapan untuk mendapatkan penghasilan yang layak seketika pupus ketika ia dipaksa menanggung biaya perjalanan sendiri dan menandatangani kontrak dengan gaji yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan.
“Tidak hanya harus menanggung biaya perjalanan sendiri, ia juga dipaksa menandatangani kontrak dengan gaji 300 USD, lebih rendah daripada yang dijanjikan,” ungkap Yahdi, menirukan penuturan Zulfahmi. Pengalaman ini menjadi salah satu contoh dari banyak kasus serupa yang terjadi di sektor perikanan, di mana para pekerja migran sering kali terjebak dalam jeratan eksploitasi dan penipuan.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai usulan strategis dikemukakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban TPPO. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain adalah peningkatan pengawasan terhadap perekrutan pekerja migran, pembenahan regulasi ketenagakerjaan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan penegak hukum.
Yahdi Hasan menekankan pentingnya peran serta semua pihak dalam menangani masalah ini. “Kami berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban perdagangan manusia, khususnya di sektor perikanan,” ujarnya.
Selain itu, pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran juga menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Informasi yang akurat mengenai hak-hak pekerja, serta risiko-risiko yang mungkin dihadapi, diharapkan dapat membantu calon pekerja untuk lebih waspada terhadap potensi penipuan.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen DPRA dan seluruh pihak yang terlibat untuk terus berupaya memberantas TPPO, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para korban. Diharapkan dengan langkah-langkah strategis yang dihasilkan, kasus-kasus perdagangan orang dapat diminimalisir dan para korban dapat kembali mendapatkan hak-hak mereka yang selama ini terenggut.
