JBNN.net | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pemerintah tidak hanya mempercepat distribusi bantuan logistik, tetapi juga mengakselerasi penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana.
Bantuan DTH sebesar Rp600.000 per bulan tersebut ditujukan kepada belasan ribu kepala keluarga yang datanya telah diverifikasi.
DTH diberikan sebagai bentuk dukungan sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap rampung.
“Pengusulan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. Saat ini yang sudah kami terima sebanyak 16.264 kepala keluarga, dengan data by name by address,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Abdul Muhari menyampaikan, pencairan DTH dilakukan melalui skema proaktif dengan mekanisme jemput bola yang melibatkan bank-bank milik negara. Perbankan akan mendatangi langsung kecamatan dengan dukungan perangkat pemerintahan paling bawah, mulai dari RT, RW, lurah, hingga pemerintah desa.
Dengan cara tersebut, proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat karena data kependudukan penerima, termasuk KTP biometrik, foto, dan sidik jari, telah tersedia.
“Bank-bank Himbara yang kami tunjuk yakni di Sumatra Barat BRI, BNI, dan Mandiri; di Sumatra Utara Mandiri dan BNI; serta di Aceh BSI,” jelas Abdul Muhari.
BNPB menilai langkah ini mampu mempermudah masyarakat dalam menerima bantuan tanpa harus mengantre ataupun menghadapi hambatan administratif yang berlarut-larut. Melalui pendekatan berbasis data kependudukan yang akurat, pemerintah memastikan hak masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera terpenuhi.
Distribusi Logistik Terus Dioptimalkan
Selain bantuan finansial, pemerintah juga terus mengoptimalkan distribusi logistik agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi. Hingga saat ini, tingkat keberhasilan penyaluran logistik tercatat telah melampaui 80 persen, dengan komitmen tidak ada bantuan yang tertahan lebih dari dua hari di setiap posko.
Abdul Muhari mengungkapkan, laju distribusi dari Posko Halim Perdanakusuma telah mencapai 97 persen, sementara dari Posko Iskandar Muda tercatat sebesar 80,93 persen.
“Perlu kami sampaikan bahwa setiap posko provinsi selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, juga melakukan pengadaan pembelian serta menerima distribusi logistik dari warga di masing-masing provinsi,” tutur Abdul Muhari.
Di Sumatra Utara, Posko Silangit mencatat tingkat distribusi sebesar 98,2 persen dan Posko Kualanamu 72,4 persen. Sementara itu, distribusi logistik di Sumatra Barat telah mencapai 93,5 persen.
“Di sini terlihat bahwa SOP kami memastikan tidak ada barang yang tinggal lebih dari 2×24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Karena itu, laju distribusi di setiap posko berada di atas 80 persen,” kata dia.
BNPB menegaskan percepatan distribusi logistik tetap menjadi prioritas utama. Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah terdampak.
Melalui sistem pendataan yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, pemerintah berharap proses pemulihan ekonomi serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Sumber:infopublik.id
