Aceh Besar Siapkan Lahan 35 Hektare untuk Pembangunan IPDN di Kota Jantho

Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama utusan Kemendagri RI meninjau lokasi rencana lahan pembangunan IPDN di Kota Jantho, Selasa (20/01/2026). FOTO/PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR

JBNN.net | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar  mendukung penuh pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan menyiapkan lahan seluas 35 hektare di Kota Jantho.

Kehadiran perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diyakini akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan ibu kota Aceh Besar.

Bacaan Lainnya

Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, pembangunan IPDN di Kota Jantho berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perkembangan infrastruktur kawasan secara signifikan.

“Kita optimistis, jika IPDN dibangun di sini, Kota Jantho sebagai ibu kota Aceh Besar akan semakin berkembang dan maju. Saat ini sudah ada ISBI, ke depan juga akan hadir Sekolah Rakyat. Ini akan membentuk ekosistem pendidikan yang kuat,” ujar Muharram Idris saat meninjau lokasi rencana pembangunan IPDN, Selasa (20/1/2026).

Peninjauan lahan tersebut turut dihadiri utusan Kementerian Dalam Negeri RI Edi Cahyono, SSTP, MAP, Anggota Komisi III DPR Aceh Eddi Shadiqin, SH, Asisten I dan Asisten II Sekdakab Aceh Besar, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bupati menambahkan, lahan yang disiapkan telah melalui berbagai tahapan administrasi dan dinyatakan siap untuk mendukung realisasi pembangunan IPDN. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengawal proses tersebut hingga terealisasi.

“Lahan ini telah lama kita siapkan, dan seluruh dukungan administrasi terus kita lengkapi. Harapannya, pembangunan IPDN di Kota Jantho dapat segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Aceh Eddi Shadiqin menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan IPDN di Aceh Besar. Menurutnya, keberadaan sarana pendidikan strategis seperti IPDN merupakan kebutuhan penting dalam mendorong kemajuan daerah.

“Sejak sebelum saya menjadi anggota DPR Aceh, usulan pembangunan IPDN ini sudah terus saya ikuti. Ini bukan sekadar wacana, tetapi kepentingan strategis yang harus diperjuangkan bersama demi kemajuan Aceh Besar,” ujar Eddi.

Sebagai informasi, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kemendagri yang bertugas mencetak kader pemerintahan profesional.

Pendidikan di IPDN bersifat ikatan dinas, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah, serta menerapkan sistem semi-militer yang menekankan pembentukan karakter dan kompetensi kepamongprajaan.

Lulusan IPDN akan langsung ditempatkan sebagai aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *