JBNN.net, Calang | Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Jaya, Minggu (26/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung rencana pembangunan Kawasan Permukiman Kampung Nelayan Merah Putih di Gampong Mata Ie.
Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi IV DPR RI, Prof.Dr.Ir.Rohkmin Dahuri. MS bersama rombongan disambut oleh Bupati Aceh Jaya Safwandi, Ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z, serta sejumlah pejabat daerah setempat.
Di lokasi, Fahri menyampaikan bahwa kedekatannya dengan Aceh telah terjalin sejak lama, bahkan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.
Ia menilai kawasan pesisir seperti Gampong Mata Ie memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat kebangkitan ekonomi masyarakat nelayan.
“Indonesia ini sejatinya adalah peradaban pesisir. Dari laut dan sungai, kehidupan itu bermula. Karena itu, kawasan seperti ini harus kita hidupkan kembali,” ujar Fahri.
Ia berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi simbol kebangkitan masyarakat pesisir, sekaligus mengembalikan identitas dan kesejahteraan para nelayan.
Menurutnya, program ini juga sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan dari wilayah pinggiran, bukan hanya terpusat di kota.
Fahri menegaskan, pembangunan kawasan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian PUPR, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, hingga Kementerian Desa.
Ia memastikan pemerintah pusat siap mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
Sementara itu, Bupati Aceh Jaya Safwandi menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyebut, kehadiran Wamen PKP merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti harapan masyarakat Gampong Mata Ie.
“Kami sangat berharap program ini bisa segera terealisasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gampong Mata Ie khususnya daj umumnya untuk masyarakat Aceh Jaya,” kata Safwandi.
Seperti diketahui, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Program ini dirancang sebagai pembangunan terintegrasi dari hulu ke hilir guna meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan konsep tersebut, kawasan nelayan tidak hanya difokuskan pada hunian, tetapi juga penguatan ekonomi, sosial, dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045.
