JBNN.net | Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menegaskan bahwa perekonomian Aceh telah memasuki fase pemulihan setelah mengalami tekanan berat sepanjang tahun 2025 akibat bencana alam, gangguan infrastruktur, serta perlambatan aktivitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam kegiatan bincang bareng bersama awak media, Selasa (21/1/2026), di Banda Aceh. Ia mengakui bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi perekonomian daerah.
“Kita harus akui bahwa 2025 adalah tahun yang berat bagi Aceh. Banyak tantangan, mulai dari bencana hingga gangguan distribusi. Namun, saat ini kita melihat ekonomi Aceh sudah mulai masuk ke fase pemulihan,” ujar Agus.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan belanja pemerintah, serta mulai pulihnya aktivitas masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong perbaikan kondisi ekonomi daerah.
“Arahnya sudah jauh lebih baik. Walaupun belum sepenuhnya kembali normal, pergerakan ekonomi Aceh sudah menunjukkan penguatan,” katanya.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Agus menyebut kinerja ekspor Aceh masih cukup terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional. Komoditas batu bara masih menjadi andalan ekspor Aceh, disusul kopi dan sejumlah komoditas unggulan lainnya.
“Ini menunjukkan daya tahan ekonomi Aceh masih cukup kuat,” jelasnya.
Sementara itu, impor Aceh masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk mendukung aktivitas industri serta pembangunan daerah.
Pada sektor keuangan, Agus memastikan stabilitas sistem keuangan Aceh tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun terdapat beberapa segmen pembiayaan yang perlu terus dicermati.
“Secara umum kondisi perbankan masih aman. Namun, memang ada beberapa segmen pembiayaan yang harus kita pantau lebih ketat,” ungkapnya.
Terkait inflasi, BI mencatat adanya peningkatan tekanan harga yang cukup signifikan pada akhir 2025, khususnya pada Desember. Kondisi tersebut dipicu oleh terganggunya pasokan dan distribusi akibat bencana di sejumlah wilayah Aceh.
“Inflasi di akhir tahun memang cukup tinggi. Ini akibat terganggunya produksi dan distribusi, terutama di daerah-daerah terdampak bencana,” kata Agus.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan Ramadhan.
“Kami memperkuat koordinasi, melaksanakan operasi pasar, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan agar inflasi kembali terkendali,” tegasnya.
Ke depan, Bank Indonesia Aceh akan terus mendorong penguatan sektor pertanian, pengembangan UMKM, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari strategi memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
“Pemulihan ini harus kita bangun bersama. BI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi Aceh semakin kuat dan berkelanjutan,” pungkas Agus.
