JBNN.net | Ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (1/9/2025). Sejak siang, Jalan Tgk Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dipadati massa yang menyuarakan berbagai tuntutan.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Secara bergantian, para orator menyampaikan tuntutan, mulai dari desakan reformasi internal DPR Aceh, penghentian brutalitas aparat, penolakan pembentukan batalion TNI baru di Aceh, hingga kritik terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Massa juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa konflik Aceh yang hingga kini masih belum terselesaikan.
Di tengah kerumunan massa, muncul sosok Sri Wahyuni (37), seorang perempuan asal Krung Mane, Aceh Utara, yang merupakan anak korban konflik.
Dengan suara bergetar, ia menyampaikan kisah pilunya di hadapan Ketua DPRA dan anggota dewan yang hadir.
“Adik saya tidak tahu di mana sekarang, ayah saya juga tidak tahu di mana jasadnya. Saya sebatang kara, Pak,” ujarnya saat berorasi.
Sri mengaku sebagai anak pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang harus putus sekolah karena ikut mendampingi perjuangan orang tuanya di masa konflik.
“Saya termasuk anak GAM. Saya putus sekolah karena harus ikut berjuang,tolong dipikirkan kami juga”,ucapnya.
Lebih lanjut Sri mengaku heran dengan prilaku hudup mewah para anggota DPR yang hidup mewah menggunakan barang-barang bermerek mahal
“Pikirkan kami juga, jangan pakai barang-barang branded di hadapan masyarakat Aceh yang menderita,”ujarnya
menurutnya saat ini banyak anak-anak korban konflik yang luput dari perhatian pemerintah.
“Mungkin kalian tidak tahu bagaimana masa itu. Di sini ada anak-anak korban konflik, sep jra, lon yang merasakan (jera sekali, saya yang merasakan). Lon yang diba lam uteun, sep saket hai bapak-ibu dewan (Saya yang dibawa ke dalam hutan, sakit sekali wahai bapak-ibu dewan),” ucapnya.
Lebih lanjut, Sri mengungkapkan kondisi hidupnya yang masih serba kekurangan dan tidak memilik rumah, Ia bahkan pernah mengajukan bantuan rumah dari pemerintah Aceh melalui salah satu anggota DPRA periode sebelumnya, namun tidak berhasil karena tidak memiliki tanah.
“Saya pernah ajukan bantuan rumah, tapi diminta harus ada tanah. Dari mana saya dapat tanah? Saya tidak punya apa-apa lagi, semua sudah dijual orang tua saya pada masa perjuangan,” tegasnya.
