JBNN.net, Banda Aceh | Pemulihan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh masih menyisakan pekerjaan besar. Pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur daerah, hingga pemulihan ekonomi masyarakat menjadi agenda yang harus dituntaskan pemerintah melalui koordinasi lintas sektor.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, di Anjong Mon Mata, Kamis (19/11/2026). Ia hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Taufik menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta pihak lain yang terlibat dalam penanganan bencana.
Bencana banjir dan tanah longsor telah merusak rumah warga, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik. Dampaknya juga merambat ke aktivitas ekonomi serta mata pencaharian masyarakat.
Sejumlah upaya pemulihan telah berjalan, tetapi belum seluruh persoalan selesai. Pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi pertanian dan perikanan, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masih membutuhkan kerja bersama.
“Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.
Gubernur menekankan pengawalan terhadap Rencana Induk PRRP Sumatera 2027–2028. Program rehabilitasi dan rekonstruksi, menurut dia, harus berjalan sesuai kebutuhan daerah dan mampu mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Koordinasi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota juga diminta diperkuat. Persoalan di lapangan harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terpadu, serta didukung kebijakan dan anggaran yang memadai.
Ancaman bencana belum sepenuhnya berlalu. Gubernur mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027. Mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat dengan menjadikan bencana sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, dalam rapat itu memaparkan perkembangan pemulihan di Aceh. Pemerintah terus mendorong percepatan melalui pendanaan dan program lintas sektor, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Ia menyebut perbaikan jalan dan jembatan nasional telah tuntas. Namun, infrastruktur daerah masih dalam penanganan. Pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya selesai, sementara hunian tetap masih dibangun secara bertahap.
Pemulihan juga mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Safrizal menegaskan koordinasi dan percepatan program diperlukan agar kebutuhan warga terdampak dapat ditangani secara optimal.
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, perwakilan Forkopimda, perguruan tinggi, serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kabupaten/kota di Aceh.





